JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) menargetkan aturan baru pengangkatan penjabat kepala daerah dapat terbit pada Agustus 2022 nanti. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan menyampaikan bahwa rancangan aturan itu masih berproses di lembaganya saat ini. "Jadi, kami berharap di gelombang ketiga (pelantikan pj
Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Kepala Desa atau dengan sebutan lain memiliki tugas, fungsi, kewajiban, hak dan kewenangan yang dapat Kami uraikan secara lengkap dalam ulasan ini.
Tugas Kepala Desa Beserta Wewenang, Larangan, Hak dan Kewajiban. Tugas kepala desa – Kepala desa adalah sebuah jabatan dan pimpinan tertinggi dari Pemerintah Desa. Kepala desa sering disingkat sebagai kades. Masa jabatan kepala desa adalah selama 6 tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 kali masa jabatan berikutnya, baik secara berturut Kepala Desa Bisa Jabat 9 Tahun, DPR: Hilangkan Trauma! Pada pasal 81 Ayat (2)a peraturan itu, kepala desa paling sedikit menerima gaji Rp 2,4 juta atau 120% dari gaji pokok PNS Golongan II/A. Selain itu, penghasilan tetap yang diterima kepala desa serta perangkat desa ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) Desa yang bersumber dari
Bendahara desa harus mengetahui dan memahami dengan baik beberapa jenis pajak yang terutang dalam setiap transaksi, serta hak dan kewajiban yang ha-rus dilaksanakan terkait pajak yang ada di desa
Berdasarkan penjabaran tersebut status KK (Kepala Keluarga) berarti penghasilan dari seluruh anggota keluarga akan digabungkan menjadi satu kesatuan. Begitu pula dengan pelaporan atas harta dan kewajiban cukup dilaporkan dalam 1 SPT. Dalam pelaksanaannya, suami-istri dengan status KK memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sama.Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah serta pemerintah daerah. Kepala Desa atau disingkat Kades memiliki periode masa jabatan selama 6 (enam) tahun dan bisa diperpanjang lagi selama 3 (tiga) kali masa jabatan Pasal 11 Kepala Desa menyerahkan tugas dan kewajiban kepada Sekretaris Desa dengan surat Perintah Tugas. (3) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Kepala Desa dapat menugaskan seorang Perangkat Desayang kompeten. Pasal14 (1) Sebelum menjalankan cuti sebagaimana dimaksud dalamPERANAN KEPALA DESA DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. kewenangan , hak dan kewajiban yang harus di laksanakan bersama-sama dengan .
