SebutkanProsedur Pengadaan Barang Tidak Habis Pakai - 38400996 fitrihandrayanih fitrihandrayanih 13.02.2021 Bahasa lain Sekolah Menengah Atas terjawab Sebutkan Prosedur Pengadaan Barang Tidak Habis Pakai A. Survey Barang Yang Dibutuhkan B. Melihat Keperluan Bos Dan Sekertaris
Sumber Operasional perusahaan senantiasa memerlukan berbagai perlengkapan dan peralatan agar dapat berjalan optimal. Urusan pengadaan barang habis pakai adalah salah satu hal yang menunjang ketersediaan apa yang diperlukan oleh perusahaan tersebut. Seperti setiap kegiatan pengadaan barang pada umumnya, terdapat serangkaian prosedur yang idealnya digunakan dan diikuti oleh petugas pengadaan barang ini. Dalam artikel ini, Anda dapat melihat penjelasannya, mulai dari pengertian, tujuan, prosedur, hingga tips pengadaan barang habis pakai yang efektif dan terintegrasi. Baca Juga Konsep Restock pada Aktivitas Produksi dan Penjualan, Klik di Sini! Mengenal Apa Itu Pengadaan Barang Habis Pakai Sumber Pengadaan barang habis pakai adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan perlengkapan yang diperlukannya. Karena bersifat barang habis pakai, maka semua barang yang masuk dalam proses ini memiliki sifat utama tersebut. Barang habis pakai yang idealnya menjalani proses pengadaan adalah alat tulis kantor, kemudian perlengkapan yang berhubungan erat dengan operasional kantor, dan hal-hal yang masih berkaitan dengan produk yang dihasilkan oleh kantor. Proses pengadaan dapat melalui dua cara berbeda. Pertama dengan menggunakan tender, atau yang kedua dengan melakukan pembelian secara langsung. Acuan pemilihan cara yang digunakan idealnya adalah nilai dari barang yang akan dibeli, atau tujuan pengadaan barang tersebut. Lalu Apa Tujuannya? Secara mendasar tujuan dari pengadaan barang habis pakai adalah untuk memenuhi kebutuhan perusahaan akan barang habis pakai yang dimaksud. Dalam setiap jenis dan bentuknya, pengadaan ini akan dilakukan dengan cermat sehingga apa yang dibutuhkan setiap staf dapat disediakan. Ingat, pengadaan ini wajib dilakukan dengan cermat dan mengacu pada kebutuhan karyawan, bukan kemauan karyawan. Terkadang, pengajuan daftar pengadaan barang harus di-review secara teliti agar dapat mendeteksi adanya pengadaan yang sebenarnya tidak diperlukan. Selain untuk menyediakan apa yang dibutuhkan oleh karyawan dalam hal operasional perusahaan, pengadaan barang habis pakai juga dapat menjadi metode untuk mencari vendor atau supplier yang cocok dan potensial guna menjadi partner bisnis jangka panjang. Meski demikian, tujuan utama dari proses ini tetap akan bertumpu pada poin pertama yang disebutkan tadi. Cermati Prosedur yang Idealnya Dilakukan Sumber Meski dalam prakteknya mungkin saja akan ada perbedaan prosedur pengadaan barang habis pakai, namun jika dilihat semua prosedur memiliki kesamaan. Setidaknya terdapat 10 langkah utama yang akan dilakukan pihak perusahaan dalam rangka mengadakan barang jenis ini. Melakukan pengajuan surat permohonan ke bagian gudang. Surat ini berisi peralatan kantor apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan, dan perlu diadakan. Petugas gudang yang menerima berkas ini akan memeriksa isi dari berkas tersebut, dan melakukan pengecekan pada ketersediaan barang di gudang. Dalam skenario barang tersedia, maka gudang dapat segera mengeluarkan barang tersebut disertai dengan bon pengeluaran. Dalam skenario barang tidak tersedia, petugas akan memberikan nomor pada surat tadi dari buku induk yang dimiliki. Surat permohonan pengadaan barang kemudian diserahkan kepada bendahara, untuk diperiksa detailnya. Informasi yang dilihat adalah rincian barang yang dicantumkan, dan ketersediaan biaya untuk melakukan pengadaan barang habis pakai. Bendahara akan meminta persetujuan dari pimpinan atau manajemen terkait. Jika disetujui, bagian logistik kemudian akan melakukan pembelian barang habis pakai dengan persetujuan pimpinan tadi. Barang yang telah dibeli dan sampai kemudian diperiksa spesifikasi dan jumlahnya, apakah sudah sesuai dengan pesanan yang diajukan. Dipastikan pula kondisi barang agar tidak ada yang cacat atau rusak. Barang kemudian diserahkan dengan menggunakan buku serah terima barang pada karyawan yang bertanggungjawab atas pengadaan ini. Petugas gudang kemudian melakukan kegiatan pencatatan atau administrasi, lalu disimpan di gudang untuk selanjutnya didistribusikan pada bagian yang membutuhkan atau bagian yang mengajukan pengadaan barang ini. Prosedur ini sifatnya adalah prosedur yang umum digunakan. Sekali lagi, dalam prakteknya mungkin saja ada perbedaan dalam prosedur yang digunakan, dan sah saja selama dirasa sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan aturan yang berlaku. Terakhir, Mengenai Tips Pengadaan Barang Habis Pakai yang Efektif Mengingat pengadaan barang habis pakai adalah proses yang berkaitan dengan penggunaan dana milik perusahaan, maka hal ini harus dilakukan dengan cermat dan teliti. Beberapa tips yang bisa Anda gunakan antara lain adalah sebagai berikut. Selalu cermati semua barang yang diajukan untuk proses pengadaan, seleksi dengan baik berdasarkan kebutuhan Pastikan semua proses persiapan telah dilakukan dengan optimal sehingga tidak ada barang yang tertinggal untuk proses pengadaan Periksa harga di pasar, kemudian tentukan range harga yang akan masuk pertimbangan Pastikan memilih vendor atau supplier yang telah memiliki kredibilitas dan direkomendasikan oleh banyak pihak Ajukan kerjasama jangka panjang, untuk keuntungan bersama antara kedua pihak Selalu periksa barang yang datang saat sampai, pastikan semua sesuai pesanan dan tidak ada yang cacat atau tidak berfungsi Jangan ragu lakukan retur Gunakan ERP dengan kualitas yang telah terbukti dan fitur pengadaan barang canggih Baca Juga Modul Procurement Management, Andalan ERP untuk Perusahaan Pada dasarnya pengadaan barang habis pakai menjadi salah satu hal yang dilakukan secara rutin, sebab barang tersebut akan menjadi kebutuhan operasional bisnis Anda. Maka dari itu, akan sangat direkomendasikan untuk menggunakan produk ERP terbaik yang dapat membantu Anda mengoptimalkan proses tersebut. RUN System dengan Procurement Management Dengan fitur utama yang ditawarkan untuk urusan procurement, RUN System menyediakan Procurement Management dengan dukungan penuh integrasi di setiap prosesnya. Fitur ini dapat membantu Anda meningkatkan kontrol pengadaan, fleksibilitas, dan kemudahan mencapai tujuan perusahaan. RUN System paham jika pengadaan barang habis pakai adalah proses yang dilakukan secara berulang, dan memerlukan optimasi di setiap tahapnya. Maka dengan fitur tersebut kami siap menbantu Anda memaksimalkan setiap langkahnya!
PENGELOLAANBARANG-BARANG TIDAK HABIS PAKAI DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SE KECAMATAN TENAYAN RAYA PEKANBARU Oleh JOHARI NIM. 10513000227 FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN pembelian, dan control terhadap prosedur untuk memberi kepastian bahwa dana yang disediakan telah dibukukan
This is the first in a series of blog posts that provide an overview of Canadian law with respect to the submission of late bids. As the head of a government procurement department in my past life, I was under a duty to ensure fairness in procurement with a view to obtaining the best value for money for the organization and for the taxpayer who funded all of our operations. I wrestled with the idea that we were legally required to reject perfectly good bids arriving just seconds late or that arrived late because of traffic or bad weather. These late bids led me to ask Was it really unfair to other bidders to accept a bid that’s just a few seconds late? Was it really unfair to other bidders to accept a bid that’s late because of slow traffic? The average person would think a few seconds or an unforeseen traffic delay shouldn’t require the owner to disqualify a perfectly good bid that a bidder had invested time and money to prepare. After all, isn’t it in the public’s interest for government buyers to have as many bids as possible in any competitive procurement? The general duty to reject late bids Under Canadian common law involving a binding bid process, if a bidder submits a compliant bid on time, a contract is formed that is sometimes referred to as the “process contract”. When a bidder submits a compliant bid, the owner and compliant bidder are in a binding legal process in which the owner owes each compliant bidder an implied duty of fairness. Owners do not owe such duties to non-compliant bidders – ie. bidders who are late in submitting their bids. As soon as a bid is found to be non-compliant, owners can reject it with impunity. Most domestic and international trade agreements also require that late bids be rejected. Bids arriving seconds late Whether a bid was delivered on time is not always obvious. There are Canadian cases where the bid submission deadline was stipulated as MONTH, DAY, YEAR HHMM but a bid arrived a few seconds after the minute, leaving the owner to wonder whether the bid was technically “late”. The caselaw is divided on whether a bid due at a certain time but submitted seconds late counts as a late bid. This is illustrated by the following decisions Smith Bros and Wilson Ltd. v. BC Hydro and Power Authority and Kingston Construction Ltd. 1997 BSCC – bid due at 11AM but filed between 1100AM-1101AM – Late. The court found that 11AM describes a precise point in time, not the time that exists between 11AM and 1101AM. Bid filed between 1100AM and 1101AM declared late. Bradscot MCL Ltd. v. Hamilton-Wentworth Catholic District School Board 1999 OJ ON CA. Bid due at 1PM filed between 100PM and 101PM – Compliant. In this case, the bid document stipulated that bids would be accepted “only until” 1PM. The bid was submitted 30 seconds after 1PM and the owner awarded the contract to the late bidder. The Ontario Court of Appeal held that to prevent abuse and unfairness in the tendering of construction contracts, a clear rule is required and held that 1PM was any time before 101PM. In Construction DJL Inc. c. Quebec Procureur General, 2006 QCCS 5290 – bid due at 1500 but filed between 1500-1501 – Compliant. The owner’s past practice had been to accept all bids time stamped before 1501. The Court’s position was that, in the face of ambiguity, it was in the taxpayer’s interest to interpret the time requirement in a way that would support a presumption of compliance. Yukon Department of Highways and Public Works v. Sidhu Trucking et al. 2013 YKSC 105 the bid documents stipulated that documents “must be received before the specified time” of 400PM. Bid due before 400PM filed exactly at 400PM – late. The Court interpreted this to mean that bids received after 359PM would not be considered. The court went on to say “A bid submitted after the tender deadline is invalid, and an owner that considers a late bid would breach its duty of fairness to other tenderers…. To prevent abuse and ensure fairness in cases such as this one what is required is a clear rule.” In all of these cases, ambiguity came from the owner’s failure to stipulate submission deadlines down to the second. To avoid running into this dilemma, owners should stipulate bid submission deadlines down to the second – DAY, HHMMSS. In my next post, I’ll cover how specific situations that have caused lateness have been handled by owners and the courts. ***** Read the full series on public procurement and late bids Part 1 – Public procurement Late bids – where seconds matter Part 2 – Public procurement Late bids due to extenuating circumstances Part 3 – Public procurement Can owners allow late bids?
qNr9. y8w3l691z4.pages.dev/34y8w3l691z4.pages.dev/219y8w3l691z4.pages.dev/581y8w3l691z4.pages.dev/277y8w3l691z4.pages.dev/563y8w3l691z4.pages.dev/336y8w3l691z4.pages.dev/996y8w3l691z4.pages.dev/994y8w3l691z4.pages.dev/500y8w3l691z4.pages.dev/286y8w3l691z4.pages.dev/760y8w3l691z4.pages.dev/255y8w3l691z4.pages.dev/824y8w3l691z4.pages.dev/443y8w3l691z4.pages.dev/897
sebutkan prosedur pengadaan barang tidak habis pakai